Jalan Tambang di Gladak Perak Diduga Dikuasai & Dipungut Biaya Sepihak, LSM Ampel Minta Gakkum KLHK Bertindak
Lumajang Wartapos.id — Polemik serius menyelimuti pemanfaatan jalan tambang di bawah Gladak Perak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jalan yang berada di kawasan hutan negara ini diklaim secara sepihak oleh seseorang yang diduga kerabat salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan digunakan untuk menarik biaya dari setiap kendaraan yang melintas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga sejak lama sudah melakukan pungutan terhadap setiap truk yang melintas di jalur tersebut. Setelah adanya upaya penertiban, lahir kesepakatan baru di mana para pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) diduga menyetorkan pembayaran secara rutin setiap minggu berdasarkan jumlah truk yang lewat.
Besaran pungutan tersebut adalah Rp20.000 per truk, yang kemudian dibagi: Rp10.000 diterima oleh pihak yang dikenal sebagai paman seorang pejabat setempat, Rp5.000 untuk pemilik lahan di area akses masuk tambang, dan sisanya Rp5.000 diduga diserahkan kepada oknum desa. Namun, kebenaran terkait pembagian kepada setiap oknum tersebut belum dapat dipastikan, sementara pihak yang dimintai keterangan belum dapat dikonfirmasi.
Dengan rata-rata 400 hingga 500 unit truk yang melintas setiap harinya, praktik ini dinilai bukan sekadar pungutan liar biasa, melainkan telah mengarah pada penguasaan aset milik negara secara sepihak demi keuntungan pribadi.
Belum lama ini telah dilakukan penertiban di lokasi tersebut. Namun, hanya berselang beberapa hari, kelompok yang melakukan pungutan justru diduga mengintimidasi para sopir maupun pemilik IUP OP. Mereka menekan para pelaku usaha untuk mencari jalur lain jika tidak bersedia membayar sesuai permintaan.
Di sisi lain, muncul persoalan serius terkait kelengkapan izin. Para pemilik IUP OP yang beroperasi di kawasan Gladak Perak dinilai belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Padahal, IPPKH adalah izin resmi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi syarat wajib bagi pihak yang memanfaatkan atau melintasi kawasan hutan negara untuk kegiatan usaha di luar sektor kehutanan.
Terkait persoalan ini, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, menegaskan praktik yang terjadi ditengarai telah melanggar hukum dan mengarah ke ranah pidana.
“Ini sudah jelas-jelas penyerobotan aset negara demi keuntungan pribadi. Tindakan ini melanggar hukum dan sudah mengarah ke ranah pidana. Kita tidak bicara soal kompromi, tidak bicara soal duduk bersama untuk mencari solusi antara pihak yang mengklaim lahan dengan pemilik IUP OP,” tegas Arsyad Kamis (12/11/26)
Ia mendesak Gakkum KLHK untuk segera bertindak tegas menindak siapa saja yang terbukti menguasai dan memanfaatkan aset negara secara ilegal. Selain itu, para pemilik IUP OP diingatkan untuk segera melengkapi izin pemanfaatan kawasan hutan, termasuk IPPKH, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan segera mengirimkan surat resmi kepada Gakkum KLHK agar kasus ini ditindaklanjuti secara serius dan transparan,” tandasnya.
Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan mendalam, mengungkap seluruh fakta di lapangan, dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. Penguasaan serta pungutan sepihak atas aset negara tidak boleh dibiarkan berlanjut.
Reporter : Nizar/Anwar
