DPRD Lumajang Respon Raport Merah PMII Untuk Pemerintah Daerah Lumajang
Lumajang Wartapos.id – Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam PMII (pergerakan mahasiswa Islam Indonesia) Lumajang yang memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintah daerah selama 5 tahun, direspon serius oleh DPRD Lumajang.
H. Bukasan Wakil Ketua DPRD Lumajang dari fraksi PDIP menyatakan bahwa program kerja harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan rapor merah yang diberikan oleh PMII boleh jadi karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Saya berpikiran ini benar karena mahasiswa tentu saja turun langsung ke masyarakat terkait dengan hasil kinerja pemerintah daerah, rapor merah yang diberikan oleh PMI sebagai kontrol terhadap pemerintah daerah selama 5 tahun.” ujarnya Kamis 21 September 2023.
Menurut Bukasan jika catatan itu benar-benar merah maka perlu adanya perubahan program di tahun 2024. Politisi PDIP perjuangan ini juga menyampaikan bahwa jika catatan tersebut tidak sekedar ditanggapi biasa-biasa saja apalagi PMI juga mengkritik DPRD Lumajang yang tidak mengajukan PJ Bupati.
Khusus terkait dengan tidak diusulkannya PJ Bupati Lumajang buka saat menyampaikan karena ada aturan yang menyebutkan surat Kemendagri di mana di dalamnya menyebutkan “bisa” mengusulkan bukan “harus”.
“Dengan kata bisa artinya boleh mengusulkan boleh juga tidak. Ini masih ada celah di regulasi tersebut. Ditambah lagi terkait dengan regulasi yang di yang menyebutkan hanya bisa diusulkan oleh ketua sedangkan wakil ketua tidak ada aturan yang memperbolehkan untuk melakukan tanda tangan.” Pungkasnya.
Reporter ; Nizar/Anwar
