Lumajang Wartapos.id – Sebelumnya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Lumajang sejumlah fraksi meminta kinerja Sekda untuk di evaluasi dan bahkan meminta Sekda untuk direshufle karena dinilai komunikasi dengan legeslatif dinilai buruk.
Sementara itu Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni menanggapi permintaan sejumlah fraksi di DPRD Lumajang pihaknya tetap mengakomodir permintaan dari sejumlah fraksi DPRD, namun dalam mengambil keputusan pihaknya akan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Menanggapi kemelut antara legeslatif dan eksekutif terkait kinerja Sekda Kabupaten Lumajang, tokoh muda pengamat politik dan pemerintahan, Agus Setiawan yang akrab disapa Samco angkat bicara, pihaknya mengatakan bahwa ini mesti ada manajement resiko, karena resikonya kan APBD bisa terlambat yang takutnya deadlock
“Jika terjadi APBD deadlock yang dirugikan kan masyarakat, maka temen – temen di DPRD dan Pj Bupati Lumajang harus segera duduk bersama dan diputuskan actionnya apa, kalau memang DPRD bulat mengusulkan Sekda diganti karena DPRD ini perwujudan dari suara rakyat mereka wakil – wakil rakyat mengingikan Sekda diganti, kalau menurut saya ya diganti saja atau dievaluasi, setidaknya kita selamatkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan orang per orang,” Ujarnya sabtu (18/11/23).
“Jadi kalau DPRD sudah bulat minta Sekda diganti atau dievaluasi, ya Pj Bupati segera merespon, dievaluasi hasilnya seperti apa kalau memang diganti ya harus diganti,” imbuh Samco.
Disinggung soal jabatan Sekda yang sudah menjabat selama 5 tahun dan fine – fine saja, mengapa baru sekarang DPRD meminta Sekda diganti atau dievaluasi, Agus Setiawan mengatakan bahwa manajement ASN atau manajement pegawai baik birokrasi maupun swasta, baiknya masa jabatan itu dibatasi.
“Menurut saya ini sudah terlalu lama dan waktunya untuk diganti, toh masih banyak birokrat – birokrat di Lumajang yang pantas menduduki kursi sebagai Sekda, apalagi sekarang DPRD sudah bulat merasa Sekda yang sekarang menghambat komunikasi antara DPRD dan birokrasi ya sebaiknya di evaluasi,” papar Samco.
“Saya rasa ini harus ada terobosan, kalau kuat – kuatan takutnya seperti di Jember, atau konflik dahulu seperti antara almarhum pak Syahrajad dengan DPRD Lumajang itu berkepanjang dan berpengaruh kemana – mana,” tambahnya.,
“Menurut saya pembahasan APBD ini sangat penting karena ini berkepentingan dengan hajat hidup orang banyak, harus segara diputuskan mau seperti apa, harus ada terobosan supaya pembahasan tetap dilanjut dan segera diputuskan,” Pungkasnya.
Reporter : Nizar/Anwar
