Perencanaan Dan Penganggaran APBD Salah Satu Sorotan KPK RI
Bondowoso, Wartapos.id – Monitoring Control for Prevention (MCP) adalah bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.
Dengan adanya MCP KPK diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan korupsi.
Untuk itu ada 8 (delapan) titik rawan tindak pidana korupsi yang menjadi penilaian oleh KPK, yaitu.
Perencanaan dan Penganggaran APBD, Optimalisasi Pajak Daerah, Tata Kelola Dana Desa, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kabupaten Bondowoso kedatangan Tamu Istemewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI, Lembaga anti rasua tersebut bukan tanpa alasan datang ke Bondowoso, Rabu (23/11/2022)
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK datang ke Bondowoso guna koordinasi pencegahan korupsi, monitoring dan evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP).
KPK Menyoroti Perencanaan dan Penganggaran APBD jelang akhir tahun 2022, bukan tanpa alasan KPK menyoroti hal tersebut, karena akan menghadapi tahun politik
” Kami sudah sampaikan kepada Bapak Bupati Proses proses Perencanaan dan pengangggaran APBD harus sesuai Peraturan perundang undangan ” Ucap perwakilan KPK dikutip dari kanal yuotube BSTV
Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengatakan jangan sampai ada uang ketok palu, persetujuan APBD ada timbal balik, meskipun di kabupaten Bondowoso pihak KPK tidak menemukan hal tersebut
” Kami tidak bicara di kabupaten Bondowoso ada atau tidak uang ketok palu tersebut, kami bicara keseluruhan diseluruh Indonesia ” Katanya
Untuk diketahui Kabupaten Bondowoso progres MCP per bulan november sudah mencapai 82 persen kurang 8 persen yang harus dipenuhi sebagaiman target 90 persen Progres tahun lalu
Sementara Inspektorat Pemkab Bondowoso Bondowoso mengatakan butuh waktu untuk memenuhi target pencapaian yang dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
” Berkenaan dari arahan satgas KPK ini tadi ada penekanan Bapak Bupati agar arahan dan petunjuk dari KPK menjadi perhatian dan penggunaan Keuangan dan pertanggungjawaban agar lebih baik ” Pungkasnya.
Sumber : Yuotube BSTV
Pewarta : Jhalu
