Kontraktor Dan Pengawas Main Mata Proyek TPT Terkesan Beraroma Korupsi

 

Sidoarjo, Wartapos.id – Setiap pembangunan infrastruktur di daerah sering menyisahkan problem cerita yang sering jadi candaan, pembangunan TPT ( Tembok Penahan Tanah ), Desa Masangan Wetan kecamatan Sukodono, yang jadi pemenang paket pekerjaaan TPT dari Dinas PUBM SDA , CV Karya Anak Bangsa, dengan nilai anggaran Rp 303.964.571.00, di duga pengerjaanya asal dan terkesan mengabaikan RAB, tidak konvensional, dan beraroma Korupsi. Dalam perjalananya TPT, untuk Formula campuran semen dan pasir nya banyak tidak sebanding untuk harusnya cor 1:2;3, ditambah Consultan tidak pernah ada di lapangan di pengerjaan proyek harusnya ada di tempat bila terjadi kesalahan bisa menegur pihak Kontraktor dengan SP 1 apalagi Consultan di bayar dari uang rakyat, apalagi pasirnya memakai pasir uruk, kalau pasir asli Lumajang yang kwalitas betonnya bisa K200 , dan pemasangan batunya harus berdiri bukan tidur karena kalau tidur adukan semenya sedikit, jika pembiaraan seperti itu terjadi belum genap setahun sudah ambruk ujar ahli kontruksi S saat di kantornya ” Selasa ( 27/9/2022 ).

Dan Wartapos menghubungi Kabid PPkom PU BM SDA Rizal” di hubungi WhatsApp app namun tidak membalas, di hubungi tlp whatsapp tidak ada jawaban.

Ketika pembangunan TPT ini di sandingkan juga dengan LSM Gemas ( Gerakan Masyarakat Anti Korupsi ) Imam, “Kalau cara kerja kontraktor seperti itu, saya pastikan itu korupsi dan layak di laporkan ke Kejari Sidoarjo atau ke Tipikor Polresta, ini tidak main main, pembangunan yang di biayai oleh pajak Masyarakat di peruntukan harus sesuai tupoksinya dan tepat sasaran. Dan saya akan kawal terus setiap pembangunan infrastruktur di Siodarjo. Jangan sampai pembangunan yang di gelontorkan untuk kesejahteraan rakyat, ternyata di perjalanannya pembangunan di manfaatkan kontraktor hanya untuk mengeruk untung sebanyak banyaknya ( aji mumpung ), “Ujarnya.

Masih kata Imam ” saya mendorong aparat penegak hukum untuk serius dalam hal pelaporan dan tidak main main dalam penanganan kasus karupsi, atau juga pungli kita sepakat bahwa pencurian uang negara wajib di proses hukum supaya kedepannya pembangunan benar benar sesuai RAB dan layak di nikmati masyarakat , awet dan kuat ujarnya. ( rif )