DPRD Nganjuk Gelar Rapat Paripurna, Jawaban Plt Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi Anggota DPRD
Nganjuk, Wartapos.id – Bertempat di ruang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna tentang jawaban bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, Senin ( 11/07/22 ).
Hadir dalam acara tersebut, Plt Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E, S.H, M.M., MBA, ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, S.Sos, wakil ketua DPRD Nganjuk H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si, sekretaris daerah kabupaten Nganjuk M. Yasin, anggota DPRD Nganjuk, perwakilan Polres, dan Dandim Nganjuk, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya, rapat paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, S.Sos , yang telah di putuskan rapat pimpinan DPRD kabupaten Nganjuk tangggal 30 juni 20220 nomor 172/1316/411.100/2022 perihal agenda kerja DPRD Nganjuk bulan juli 2022.
Jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan peraturan daerah kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, yang bacakan oleh Plt Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhean Djumadi, S.E, S.H, M.M.,MBA yaitu dari fraksi partai Hanura sangat mengapresiasi atas kinerja pemerintah kabupaten Nganjuk yang dapat penghargaan WTP 5 kali berturut-turut. Masukkan dari partai Hanura penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2021 dan seterusnya untuk di sampaikan lebih awal.
Jawaban atas pertanyaan fraksi Gerindra upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program kegiatan yaitu pelatih berbasis masyarakat, yang berbasis kompetensi, penempatan perusahaan melalui investor, melalui fasilitasi percepatan izin, pengembangan ekonomi lansia kreatif bantuan sosial lansia miskin termasuk pembayar BPJS untuk keluarga miskin.
Jawaban fraksi PDIP berdasarkan Permendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis melaui keuangan daerah dan hasil konsultasi dengan provinsi dan kementrian dalam negeri perubahan APBD kabupaten Nganjuk tahun 2021 serta dapat di laksanakan dengan peraturan rancangan perda tentang perubahan penjabaran APBD menjadi perda, khusus untuk belajar kebutuhan mendesak seperti penanganan covid kegiatan DBHCHT langsung di pandu dari dari dua dirjen yaitu keuangan daerah dan otoda.
Jawaban fraksi partai kebangkitan bangsa ( PKB ) pemerintah kabupaten Nganjuk selalu merubah menset ASN kepada semua perangkat daerah kita sepakat hari ini sudah mengumpulkan CPNS kurang lebih 250 di pendopo kabupaten Nganjuk kita sekarang disiplin yang kaitannya dengan repormasi birokrasi, kita termasuk nilai rendah sekali yaitu nilai CC maka hari ini kita kumpulkan, kita langsung komunikasi dengan menpan-RB besok langsung eksekusi hari rabu kita kirim 10 sampai 15 orang.
” Rencana kedepankan kita fokuskan pembangunan infrastruktur yang menjadi misi kita. Repormasi birokrasi tidak sekedar nol rupiah kita budayakan betul semua kepala OPD eselon 2 dan 3 kita kumpulkan di pendopo kabupaten Nganjuk dalam rangka ayo kita berani berubah formasi birokrasi kabupaten Nganjuk harus meningkat. Selama ini banyak yang kurang ada lima yang kurang baik contohnya officeman nilai kita rendah, manajemen arsip tahun 2020 nilainya 77, 42 dan sekarang tinggal 61,44 mangkanya kita dorong termasuk bisa aktif. Inspektorat harus betul betul menjadi pengawasan di semua OPD. Profesionalisme ASN termasuk kedisiplinan, prestasi kerja, kuantitas kerja kita fokuskan delapan area perubahan”, ” tutur Plt Bupati ” .
Sementara itu ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, S.Sos mengatakan laporan pertanggungjawaban dari masing masing fraksi tadi sudah di jawab Plt Bupati Nganjuk, harapan kami ini tidak sekedar formalitas tetapi bener bener di rekomendasi dari yang di sampaikan DPRD kabupaten Nganjuk. Kedepan untuk di tindak lanjuti baik itu secara infrastruktur maupun kegiatan terkait, birokrasi di kabupaten Nganjuk sudah di jawab oleh Plt Bupati Nganjuk tinggal pelaksanaannya mudah mudahan nanti sesuai apa yang di sampaikan tadi, ” pungkasnya ” . ( Adv/dprd/uzi )
