Anggaran BBM dan Pelumas DLH Lumajang Tahun Ini Cukup Fantastis. Realistis kah?

Gedung DPRD Lumajang
Lumajang, Wartapos – Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kebutuhan anggaran belanja bahan bakar dan pelumas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang tahun 2021 mencapai angka yang cukup fantastis sebesar Rp 1,2 milyar.
Wakil Ketua DPRD Lumajang, H Akhmat ST. Anggota Fraksi PPP saat dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan, bahwa perlu menghitung dahulu, apakah benar kebutuhan sudah sesuai atau tidak. Jangan sampai, kita memberikan justifikasi terlebih dahulu.
“Seperti kendaraan operasional untuk angkut sampah, itu berapa jumlahnya. Lalu, setelah ketemu jumlahnya, baru bisa diketahui estimasinya berapa,” ujar H Akhmat via telp (22/07/21)
Sehingga, ketika dihadapkan dengan pertanyaan apakah anggaran itu rasional atau tidak ? Tentunya, dirinya tidak bisa menjawab detail.
“Untuk rasionalnya, ini saya tidak bisa menjawab detail. Karena saya tidak di Komisi B. Sehingga, tidak tahu pengajuan anggaran yang diajukan DLH berapa dan berapa liter yang dibutuhkan serta untuk berapa kendaraan,” paparnya.
Meski begitu, Politisi dari PPP ini berharap agar ada uraian yang jelas dan rinci. Termasuk, anggaran yang ada, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Kalau saya, sangat menyayangkan jika anggaran sebesar itu, tidak dimaksimalkan. Paling tidak, ada audit ulang. Berapa kebutuhan dan untuk kebutuhan berapa armada dan lainnya,” Terangnya.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, terkait perihal anggaran mengaku tidak bisa langsung menyimpulkan, apakah anggaran itu rasional atau tidak. Hanya saja, jika memang tidak rasional, maka anggaran akan kembali ke kas daerah.
“Kalau bicara porsi anggaran di masing -masing dinas atau OPD yang sudah disahkan, saya rasa itu sudah melalui kajian atau standart kebutuhan dinas. Artinya, sudah kita sesuaikan dengan rasio anggaran daerah. Jadi, kami menilainya, pengajuan itu disesuaikan dengan kebutuhan OPD,” kata Eko Adis Prayoga, Jumat (23/07).
Lebih jauh Eko memaparkan, apakah angka pengajuan (Rp 1,2 Milyar, red) itu rasional atau tidak, tentu tinggal melihat bagaimana perkembangannya nanti. Apakah pengajuan ini terserap semua ataukah tidak. Ketika tidak, maka kembali ke kas daerah.
“Setiap anggaran yang dibelanjakan, itu harus ada bukti otentik atau mendukung laporan anggaran itu,” paparnya.
Masih menurut Eko, Yang perlu dilihat dari anggaran itu, yakni harus ada pemilahan peruntukan. Karena, di situ ada dua pos peruntukan anggaran yang berbeda. Yakni, pos operasional internal kepegawaian dan operasional pelayanan masyarakat.
“Seperti DLH, itu ada pos operasional internal kepegawaian. Lalu, operasional untuk pelayanan masyarakat. Kegiatan layanan kepada masyarakat, itu seperti kantor, pasar, kelurahan atau tempat lain. Ini yang harus dibedakan,” jelasnya.
Terpisah, Yulli Haris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang saat dikonfirmasi perihal tersebut pihaknya menyampaikan anggaran itu memang untuk operasional.
“Memang untuk operasional, itu untuk pengelolaan sampah mas,” Tulisnya via whatsApp (22/07/21).
Saat ditanya terkait adanya anggaran lain terkait operasional BBM, Yulli menjawab kegitannya tidak hanya soal sampah ada banyak kegiatan lain.
“Kegiatanku kan bukan hanya untuk sampah tok…, Ada kegiatan pembinaan, pengawasan dunia usaha, pengelolaan taman, rapat – rapat,” Imbuhnya.
Anehnya, Yulli selaku Kepala DLH Lumajang meminta media ini untuk mencari perbandingan anggaran di Kabupaten tetangga.
“Coba cari tahu bbm DLH kabupaten sebelah…mas, Nek ketemu tak buatkan asumsinya,” Tulisnya viat WhatsApp lagi.
“Sy akan jawab resmi saja, biar tidak suudzon, lewat media yang kerjasama dg pemkab,” pungkanya. (nzr/war)