SIDOARJO, Wartapos.id– Hanya satu Komando bongkar dan kawal kata semangat itu terucap dari Ketua DPC FAAM (Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat) Sidoarjo, Sapto Jumadi, kembali lantang bersuara tentu merucut terkait penanganan pelaporan proyek fiktif dan kurang volume di Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo.
Fokus kasus proyek di Desa Wage Kecamatan Taman, Sapto Jumadi ditemui wartawan Rabu (1/11/23) mengatakan penanganan kasus proyek fiktif Desa Wage sangat Lambat. Padahal Bukti hasil pemeriksaan (audit) dari BPK RI perwakilan Jatim, terkait kasus tersebut sudah sangat jelas ditemukan unsur kerugian dari dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa timur.
Pihaknya juga mendorong dan mendukung proses penegakan hukum yang sudah jelas berdasar bukti lokasi dan temuan audit BPK. Hal ini sesuai Laporan No 03/ LP/DPC LSM FAAM SDA/ VI/ 2023 tertanggal 20 Juni 2023 itu dasar kami.
“Lamanya proses kasus tersebut hanya kejaksaan Sidoarjo yang bisa jawab”, apakah sie Pidsus menangani banyak kasus, atau kasus yang kami laporkan bukan prioritas, atau ada alasan lain, silahkan ditanyakan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo mas, “terang Sapto kepada awak media.
Saya berharap Kejaksaan Negeri Sidoarjo secepatnya mengambil tindakan atas kasus yang kami laporkan, kemudian pihak kejaksaan bisa memberikan penjelasan secara tertulis atau surat, mengenai perkembangan kasus yang kami laporkan, agar kami mengetahui sejauh mana penanganan kasus tersebut. Kami tetap mendukung dan mendorong Kejari segera memanggil pihak-pihak terlapor (aktif) di dalam proyek fiktif tersebut.
“Dan kepada masyarakat hendaknya bila mengetahui ada tindak pidana korupsi seyogyanya melaporkan ke APH, dan dari APH juga bisa merahasiakan dan menjamin keamanan pelapor (warga) jangan sampai ada intervensi dan intimidasi, “pungkas Sapto Jumadi.
AR (46) kepada awak media Kamis (2/11/23) mengatakan, saya sebagai warga Wage atas kasus proyek fiktif dan pengurangan volume, yang sudah berjalan 5 bulan jalan merasa saat ini penanganan yang yang ditangani oleh Kejari Sidoarjo masih berkutat dengan penyelidikan. Terus progres pemanggilan yang berkepentingan masih jauh atau belum ada pemanggilan.
“Terkesan kurang sat set, kurang tegas, jangan sampai apa yang dilaporkan warga dengan data A1 terkesan lambat, karena juga didukung hasil audit BPK, “tegas AR.
Namun saya tetap mendukung dan mengapresiasi proses penanganan ini, agar ada sanksi dan efek jera bagi pelaku – pelakunya. Dan saya mendorong Kejari segera memanggil yang bersangkutan dengan segera. Apa saya harus kerahkan warga dan LSM untuk aksi demo, biar tahu cara kerja APH melempem dan terkesan mengolor – ngolor waktu, “pungkas AR. ( Rif )
