Momentum HUT Kemerdekaan RI Ke 78, Sudahkah Lumajang Merdeka Dari Stunting Dan Kemiskinan…???

Lumajang Wartapos.id – Kemerdekaan adalah hak azasi setiap masyarakat baik itu dewasa, remaja maupun balita, oleh karena itu Negara melalui instrument pemerintah harus hadir ditengah masyarakat untuk menjamin kemerdekaan itu sendiri, tak terlepas dari masalah pada balita yang saat ini terindikasi stunting harus segera diatasi dan dimerdekakan, begitu halnya dengan taraf hidup layak dan jauh dari kemiskinan harusnya sudah bisa dirasakan pada setiap lapisan masyarakat dalam momentum HUT Kemerdekaan RI yang ke 78 ini.

Di Lumajang sendiri angka stunting dari tahun ketahun mulai menurun, hal itu disampaikan oleh Indah Amperwati Wakil Bupati Lumajang saat usai menghadiri rapat paripurnan di gedung DPRD Lumajang pada rabu (16/08/23)

“Di Kabupaten Lumajang tahun 2021 stunting kita 30%, tahun 2022 stunting kita menurun menjadi 23%, tahun ini kita berupaya dengan adanya gerakan penurunan stunting salah satunya bagi balita yang terindikasi stunting itu diberikan dua telur sehari untuk dikonsumsi, dan kita berharap tahun 2023 ini bisa turun lagi sebanyak 7%, jadi sekitar 16% bisa kita capai sehingga tahun 2024 kita bisa capai lagi sekitar 10%,” terang Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati

Berbeda dengan H. Bukasan Wakil Ketua DPRD Lumajang dari fraksi PDIP, menyampaikan bahwa stunting di Lumajang cukup tinggi dan upaya untuk mengatasi stunting di Lumajang masih terkesan datar.

“Lumajang itu angka stunting termasuk tinggi, termasuk tinggi banget lah dan itu upaya yang dilakukan saya pikir masih datar saja, kalau kemarin pada laporan dicatatan strategi sudah kita sampaikan kemudian disampaikan jawabannya bahwa dari rekomendasi yang kita sampaikan dan itu sudah katanya dilakukan tapi dalam kondisi di lapangan ternyata masih tidak dilaksanakan, contoh ada asupan untuk bayi misalnya nah itu kan kalau dulu kan ada dikasih kacang hijau dikasih susu dikasih susu, tapi kemarin kan hanya pada dataran sosialisasi saja, kayak gitu – kayak gitu kan ndak jalan kalau menurut saya untuk urusan penyelesaian program stunting.” ungkap Bukasan.

“Kemudian urusan kegiatan yang lainnya yang berkaitan misalnya angka kemiskinan ini yang justru kontradiksi itu Lumajang, angka kemiskinannya itu turun angka pengangguran terbukanya naik, nah mestinya kan beriringan itu, kalau angka penganggurannya misalkan turun mestinya angka kemiskinan turun, nah ini yang terjadi justru angka penganggurannya naik angka kemiskinan turun Ini kalau misalkan di ditelisik bisa jadi berarti masyarakat Lumajang yang miskin turun miskin karena ada bantuan atau ada bantuan yang sifatnya sesaat,” tambahnya.

“Ini justru tidak mendidik dan ini justru akan berbahaya ketika ada pembatasan diurusan batuan tadi itu, karena yang namanya bantuan itukan tidak akan mungkin selamanya dengan kekuatan APBN dan APBD yang nanti akan mensuport pembangunan di Lumajang itu atau membantu memberikan bantuan diurusan sosial tadi itu inikan ada keterbatasan, maka mestinya justru kita akan lebih bangga ketika angka penganggurannya itu justru turun walaupun angka kemiskinan masih bertahan, brarti sudah ada upaya dari sisi mendongkrak agar orang tidak menjadi miskin itu tadi, dari bekerja, dari kemandirian ekonomi, kalau misalkan tidak difasilitasi ditempat – tempat perusahaan paling tidak mereka dikasih kesempatan untuk bisa menjadi pedagang atau di UMKM nya disuport, ini yang saya pikir bisa untuk mendongkrak ada balai latihan kerja misalnya yang sudah kita inginkan dari dulu tapi sampai saat ini masih masih belum ada realisasi ini kan bagian dari upaya tapi ternyata tidak beranjak di urusan itu.” Pungkas Bukasan.

Reporter : Nizar/Anwar