Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur 2019
Gelar Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Cipta Karya Wilayah Jawa Timur
Surabaya, Wartapos.id – Sebagai upaya untuk meningkatkan sinkronisasi dan integrasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 ini, pihak DPRKPdanCK (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) Provinsi Jawa Timur sangat mendukung. Hal ini diungkapkan Kepala DPRKPdanCK Jatim, Mohammad Rudy Ermawan Yulianto, ST, M. MMT, dalam rapat konsolidasi pelaksanaan kegiatan cipta karya wilayah Jawa Timur beberapa waktu lalu, tepatnya 12 Maret 2019.
Di katakan Rudy Ermawan, dengan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Cipta Karya ini tentunya diharapkan semakin cepat pula masyarakat di Jawa Timur dapat menerima manfaat atau menikmati pelayanan infrastruktur dasar permukiman terutama air minum dan sanitasi layak. “Hal ini menjadi penting sebab masih banyak sekali permasalahan penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Timur yang perlu mendapat dukungan dan perhatian dari semua pihak,” Ujarnya.
Guna mengantisipasi beberapa isu strategis pada bidang cipta karya, lebih lanjut dikatakannya, pihaknya segera melakukan percepatan pembangunan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan cepat dan benar. “Data BNPB Provinsi Jatim menyatakan terdapat 800 kawasan rawan air;
Perkembangan penduduk dan aglomerasi perkotaan memerlukan infrastruktur regional (air minum dan TPA. Perkembangan perumahan dan permukiman yang pesat memerlukan infrastruktur skala kawasan yang baik terutama drainase, IPAL, TPS3R, RTH, dan air minum,” papar Rudy.
Dalam melayani masyarakat, dijelaskannya , untuk menyediakan infrastruktur cipta karya yang baik dan berkualitas diperlukan dukungan APBN. Pasalnya, dalam target RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan bahwa target air minum : 100 %, kumuh : 0 % dan sanitasi :100 %. “Perlu kami sampaikan bahwa capaian Provinsi Jawa Timur tahun 2018 untuk air minum layak 75,20 %, kumuh masih tersisa 410,17 Ha, dan sanitasi layak 68,84 %. (Sehingga ada deviasi atau gap yang cukup besar untuk mencapai 100 %)” tuturnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, untuk percepatan pencapaian target kinerja tersebut, diperlukan kolaborasi, integrasi dan sinkronisasi anggaran dan pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan badan usaha/swasta yang kemudian diperkuat dan diperluas. “Melalui rapat konsolidasi ini mampu memberikan kontribusi dukungan terhadap pemenuhan dokumen pendukung atau readiness criterianya terutama kesiapan DED dan lahan, dukungan saat pelaksanaan serta dukungan pemda untuk pengelolaan dan menerima aset pasca pelaksanaan,” katanya.
Rudy Ermawan mengharapkan, pada paket pekerjaan infrastruktur bidang cipta karya tahun 2019 dapat segera di lelang di laksanakan pembangunannya sehingga anggaran yang tersedia dapat segera di manfaatkan dan memberikan multiplayer effect di masyarakat baik untuk peningkatan pelayanan, dukungan ekonomi dan dukungan pengentasan kemiskinan.
Acara rapat konsolidasi pelaksanaan kegiatan cipta karya 2019 yang digelar di Auditorium Balai Teknik Sanitasi tersebut turut dihadiri beberapa satker diantaranya, Bappeda Provinsi Jawa Timur,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur,
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Satker APBN dilingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur’ Bappeda/ Bappeko, Dinas Pekerjaan Umum/ Perkim Kab/ Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kab/ kota serta Instansi Pengelola Aset Kab/kota. (anDre)
