Momentum Hari Ibu Ke – 97, HKTI Tekankan Pentingnya Peran Strategis Perempuan Tani Dalam Ketahanan Pangan Nasional
Lumajang Wartapos.id – Dalam momentum Hari Ibu yang ditetapkan setiap tanggal 22 Desember dan tahun ini merupakan yang ke-97 tahun 2025, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya peran strategis perempuan tani dalam ketahanan pangan nasional.
Namun, di balik peran besar tersebut, perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pertanian dan kesetaraan gender masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Wakil Ketua Bidang Wanita Tani DPC HKTI Lumajang, Zakiyah Hikmatur Rofiah
mengatakan bahwa momentum Hari Ibu bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan pengingat akan hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga khususnya keluarga petani.
“Ibu-ibu tani adalah tulang punggung kedaulatan pangan kita. Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa perempuan tani seringkali memikul beban ganda. Di Hari Ibu ini, kami menyuarakan pentingnya kesetaraan gender di sektor agraris dan jaminan perlindungan bagi anak-anak petani,” ujar Zakiyah, senin (22/12).
Lebih jauh perihal perlindungan anak petani, Zakiyah menyoroti pentingnya akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi anak-anak di kawasan pedesaan/pertanian agar mereka tidak terjerumus dalam pekerja anak di bawah umur.
“Selain itu, disisi kesetaraan gender di sektor pertanian, kami akan mendorong akses yang setara bagi perempuan tani terhadap teknologi pertanian, bantuan modal, dan pengambilan keputusan di kelompok tani.” terangnya.
Dalam bidang Kesejahteraan Keluarga, Zakiyah menekankan bahwa perempuan yang berdaya secara ekonomi akan langsung berdampak pada peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak petani di Lumajang.
“HKTI Lumajang berkomitmen untuk terus mendampingi wanita tani agar memiliki daya tawar yang lebih kuat. Jika ibunya berdaya, anaknya terlindungi, maka regenerasi petani di Lumajang akan berjalan sehat dan bermartabat,” imbuh Zakiya.
Melalui momentum ini, HKTI Lumajang juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih memperkuat regulasi yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak di sektor informal, khususnya pertanian.
Reporter : Nizar/Anwar
