Bangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Darusholah Singojuruh Terindikasi Banyak Penyelewengan

Banyuwangi, Wartapos.id  – Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberikan program untuk pengembangan sekolah dengan anggaran DAK 2022, agar belajar mengajar yang ada disekolah bisa berjalan lancar.

Sesuai pengajuan dari kepala sekolah pada Kepala Cabang Dinas provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, dengan mengajukan ruang kelas baru untuk pengembangan sekolah, Anggaran yang diserap dari Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022.

Namun dari anggaran DAK tersebut masih banyak penerima anggaran atau sekolah, yang menyalahgunakan wewenang tersebut

Seperti Proyek bangunan Ruang Kelas Baru SMAN Darusholah Singojuruh yang bersumber dari anggaran DAK tahun 2022 terkesan tidak sesuai spesifikasi.

Anggaran DAK tersebut senilai RP.673.551.941,- berdasar nomer Kontrak : 979/2901.2.9/101.2/2022 dalam pelaksanaan kegiatan adalah Komite Sekolah.

Dari pantuan wartawan media ini, bangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) dalam pelaksanaan diduga ada penyimpangan atau penyelewengan anggaran, karena dari bangunan tersebut tidak sesuai spek , seperti besi yang dipakai untuk pasangan slup , ukuran besi kecil dan besar dirakit jadi satu dan dipasang untuk slup, dari itu saja terkesan pengerjaannya asal – asalan dan diduga ada pengambilan keuntungan atau korupsi.

Ketua FRB (Forum Rogojampi Bersatu), Irfan Hidayat, melihat ada penyelewengan dana anggaran DAK 2022 di SMAN Darusholah Singojuruh, angkat bicara, kami akan menyikapi dugaan penyelewengannya , dan akan melaporkannya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Surabaya.

“Anggaran yang bersumber dari Anggaran DAK tahun 2022 senilai Rp.673.551.941 juta, untuk pembangunan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Darusholah terkesan banyak penyimpangan” Ujar Irfan. (21/10)

“Dari pelaksanaan konstruksi sampai teknik pembangunan dan administrasi diduga banyak penyimpangan, karena disini pelaksana kegiatan dikerjakan oleh komite sekolah, secara otomatis terkesan menjadi kontraktor konstruksi bangunan. Seharusnya masyarakat sekitar juga perlu di libatkan karena ini anggaran perintah.” Terang Irfan.

Komite sekolah boleh melaksanakan kegiatan swakelola, namun pada Pasal 31 Huruf b Perpres 54/2010 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan, meskipun swakelola dapat dilakukan oleh Komite Sekolah, namun harus  memiliki kemampuan dalam bidang Jasa Konstruksi dan mereka harus memiliki SKA atau SKT dalam bidang Jasa Konstruksi sesuai wewenang Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, apabila tidak memilik, jelas merupakan pelanggaran hukum,” Ujar Irfan.

Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa, salah satu tipe swakelola adalah “Kelompok masyarakat penerima hibah.” namun
Kata “penerima hibah” ini telah dihilangkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Informasi dari salah satu guru menyampaikan kepada media ini bahwasanya proyek DAK tersebut dikerjakan secara swakelola dan untuk lebih lanjutnya tidak tahu.

Saat kepala sekolah, Hadiri saat dikonfirmasi via telp beliau mengatakan tidak ada di SMAN Darusholah Singojuruh melainkan beliau ada di SMAN 1 Wongsorejo.
” Saya posisi ada di SMAN 1 Wongsorejo mas, dan untuk di SMAN Darusholah Senin- Rabo ,” ucap Hadiri.(20/10).

Kepala sekolah Hadiri yang tugas di SMAN 1 Wongsorejo merangkap jabatan jadi Plt di SMAN Darusholah Singojuruh dan ketepatan kedua lembaga tersebut dapat DAK 2022.

Kami hubungi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, Istu Handono belum dapat memberi penjelasan karena masih di luar kota.

“Karena ini anggaran pemerintah yang harus tepat sasaran dan bermanfaat untuk lembaga sekolah, maka kami akan pantau terus, jika memang benar-benar ada penyelewengan anggaran maka kami tegaskan akan laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH ) dan Kejaksaan Tinggi (KeJati) karena sumber dana DAK 2022 propinsi Jawa timur,” Imbuh Irfan.

Reporter : Har