Ratusan Sopir Truk Tambang Pasir “Geruduk” Kantor Bupati Lumajang

Ratusan sopir truk tambang pasir saat melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Lumajang

Lumajang Wartapos.id – Carut marut perihal tambang pasir di Lumajang nampaknya masih saja menyisakan problem yang tak kunjung menuai titik temu, terbukti ratusan sopir truk pasir berikut dengan membawa kendaraan operasional, “menggeruduk” Kantor Bupati Lumajang, Senin (26/09/2022) tadi. Dalam aksinya itu, ratusan sopir tersebut membawa sejumlah aspirasinya, salah satunya meminta kejelasan hukum terkait rekan mereka, yang diamankan petugas,  dan meminta kejelasan terkait nasib para penambang manual.

Koordinator Aksi, Hanafi, menyampaikan jika mereka meminta kejelasan terkait salah satu teman mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan jalan tambang pasir. Selain itu, massa juga meminta Bupati Lumajang, untuk melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum agar para penambang manual dan sedotan, bisa melakukan aktivitas bekerja di lokasi pertambangan.
“Kita minta kebijakan Bupati, agar para penambang manual dan sedotan di wilayah Jugosari, Gondoruso dan Sumberwuluh, agar tetap bisa bekerja dilokasi izin yang telah dicabut. Karena, jumlah mereka yang bekerja adalah ribuan dan dari tiga desa itu. Selain itu, kita meminta kepada bupati untuk memberikan akses jalan bagi armada truk kosongan, yang akan menuju ke lokasi tambang yang melewati urang gantung Desa Jarit,” ujarnya.
Bupati, Kapolres, dan Dandim Lumajang saat menemui para sopir truk pasir
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang didampingi Dandim 0821, Letkol Czi Gunawan Indra dan Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, saat menemui para pengunjuk rasa menyampaikan bahwa dirinya memahami kondisi yang ada. Namun, secara khusus jika ada pelanggaran, maka ranahnya adalah ranah penegak hukum.
“Saya sebagai Bupati, ayo kita cari solusi bareng bareng. Sepakat ada jalan tambang dan mau melewati jalan tambang, itu sudah benar. Atas tugas yang sudah dikeluarkan, itu tugas untuk melaksanakan. Sama, sebagaimana APRI diberikan tugas. Terkait dengan pelaksanaan, Saya dan Pak Kapolres dan Pak Dandim, kita tahu keadaan masing-masing. Kita tahu kondisi masing-masing. Tetapi, kalau sampai ada pelanggaran, tentu ranahnya bagaimana kita harus menghormati aturan,” kata Bupati Lumajang.
Masih menurut Bupati Lumajang, mengapa harus ada jalan tambang, itu karena sangat berhubungan dengan usia jalan. “Saya berulang kali menyampaikan, jalan yang sudah dibangun oleh kabupaten, itu tidak untuk tonase di atas rata rata kelas lll,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, mengatakan jika terkait rekan sopir yang diamankan, itu memang mengerjakan jalan tambang atas perintah.
“Tapi, seperti yang dijelaskan Pak Bupati, dari dulu pengerjaan jalan tambang tidak pernah menggunakan APBD. Bukan berarti, itu dibenarkan dengan menjual hasil operasional. Apalagi, dari hasil fakta yang kita temukan, yang bersangkutan ini hanya menjalankan tugas. Tetapi, ada yang memanfaatkan dengan SKAB yang tidak jelas. Nah, ini SKAB yang tidak jelas ini, yang sedang kita selidiki bagaimana bisa dapatnya. Karena apa, berarti dia turut serta juga siapa yang jual SKAB ini. Padahal, itu bukan titik koordinat pemilik SKAB. Kami hanya menegakkan aturan, kita akan cari siapa pelaku-pelakunya,” tutup Kapolres Lumajang.
Reporter : Nizar/Anwar