Hanya Jadi Beban, Aktivis ini Minta OJK Patut Dibubarkan

Ketua Yayasan Lembaya Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, Muhammad Said Sutomo

Surabaya, Wartapos.id – Keberadaan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mendapat sorotan dari kalangan aktivis perlindungan konsumen.

Apalagi, gembar-gembor literasi keuangan  tak sebanding lurus. Padahal, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya OJK sebagai perlindungan konsumen seolah tak berjalan efektif.

Nyatanya tak seirama perlindungan konsumen yang memadai. Akibatnya, posisi tawar konsumen tidak kuat dihadapan korporasi sektor jasa keuangan. Padahal, perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar dalam program literasi keuangan yang telah digambar-gomborkan selama ini oleh OJK.

Dari catatan, pengaduan konsumen ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepanjang 2019 total pengaduan konsumen ke YLKI mencapai 1.871 pengaduan.

Ada dua jenis pengaduan yaitu kategori individual sebanyak 563 kasus, dan kelompok/kolektif sebanyak 1.308 kasus. Berikut 10 besar pengaduan konsumen menjadi catatan YLKI yakni.

Perbankan (106 kasus),Pinjaman online (96 kasus),Perumahan (81 kasus), Belanja online (34 kasus),
Leasing (32 kasus), Transportasi (26 kasus), Kelistrikan (24 kasus),
Telekomunikasi (23 kasus), Asuransi (21 kasus), dan Pelayanan publik (15 kasus).

“Maraknya pengaduan produk jasa finansial menjadi indikator OJK belum melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh pada operator. YLKI menduga lemahnya pengawasan OJK terhadap industri finansial, dikarenakan OJK tidak mempunyai kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.

Data sepuluh besar pengaduan konsumen itu, produk jasa finansial sangat dominan, yakni 46,9 persen, yang meliputi 5 komoditas. Yaitu,  bank, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online. Kedua disusul sektor perumahan sebesar 14,4 persen, e-commerce 6,3 persen, sektoral ketenagalistrikan 4,2 persen dan sektor telekomunikasi 4,1 persen.

Menarik dicermati adalah pengaduan produk jasa keuangan, yang sejak 2012 menduduki rating yang dominan dalam pengaduan di YLKI, selalu pada rating pertama.

“Literasi finansial konsumen dibidang jasa keuangan masih rendah. Sehingga tidak memahami secara detil apa yang diperjanjikan atau hal hal teknis dalam produk jasa finansial tersebut. Apalagi maraknya pinjaman online, semakin masif pelanggaran hak konsumen dibidang jasa finansial,” pungkas Tulus.

Terpisah, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Sutomo, menyoroti keberadaan OJK, dipandangnya perlu dievaluasi lagi keberadaanya.

Menurut dia, OJK tidak berfungsi dalam penegakan hukum perlindungan konsumen bahkan seolah lepas tangan dengan banyaknya keluhan- keluhan dari konsumen.

“OJK kalau tidak berfungsi dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, dari predator korporasi jasa keuangan bank dan non bank spt asuransi dan jasa pembiayaan konsumen (Leasing). Sebaiknya ditinjau kembali keberadaannya, bila perlu dibubarkan saja,” tegas Said ini.

Tak segan, bahkan Said, meminta lembaga keuangan tersebut dibubarkan.Karena, tidak efektif berperan bagi perlindungan konsumen.

” DPR RI harus punya inisiatif usulan OJK dibubarkan,” tegas Said ini.

Menurutnya, OJK hanya menjadi beban anggaran tarikan dana bagi perusahaan perbankan dan perusahaan jasa keuangan non bank sekitar 0,05 persen dari nilai total aset setiap pertahunnya. Pihaknya, pun mengkliem ragam pengaduan konsumen di lembaganya tidak jauh beda dengan YLKI tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur Budiyono mengatakan, pengawasan perusahaan asuransi sepenuhnya dilakukan Direktorat Pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan di Jakarta.

Dirinya menegaskan, OJK Kantor Regional 4 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Sayang, ketika disinggung, terkait klausul-klausul perjanjian yang ada dalam nota perjanjian asuransi apa telah diketahui OJK sebagai pihak pengawasannya itu. pihaknya enggan memberikan jawaban atas klausul nota asuransi tersebut menjadi pengawasan di lembaganya itu.

Reporter : antonius zie