Diskominfo Terkesan “Akal-Akalan” Sosialisasikan Perbup No 32 Tahun 2019

sosialisai Perbup Nomor 18 tahun 2019 dan Perbup Nomor 32 tahun 2019 oleh Diskominfo Lumajang

Lumajang Wartapos.id – Pasca Sosialaisasi Peratuaran Bupati Lumajang nomor 18 tahun 2019 tentang pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah Kabupaten Lumajang melalui media massa dan peraturan Bupati Lumajang nomor 32 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lumajang nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan Kabupaten Lumajang melalui media massa, yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lumajang di aula hotel GM Lumajang, selasa (02/07/2019) sempat memanas dan menuai protes dari sejumlah awak media yang mewakili medianya masing – masing

Pasalnya Pembahasan Perbup semacam ini pada tahun sebelumnya sudah dilaksanakan sampai beberapa hari, dengan harapan hasil dari pembahasan tersebut dapat direalisasikan pada kerjasama di tahun ini (2019), namun pada kenyataannya dari kreteria yang menjadi acuan untuk menghitung jumlah nominal dalam kerjasama antara Pemkab Lumajang melalui Diskominfo terhadap sejumlah perusahaan media ternyata tidak terlaksana seperti yang dibahas dalam Perbup sebelumnya.

“Wajarlah kalau pembahasan perbup kemarin menuai kontra bagi Wartawan, karena sebelumnya kan sudah dilakukan namun kenyataannya tidak terealisasi”, Cletuk Basori Wartawan Harian Pagi Pojok Kiri Lumajang, Rabu (03/07/2019).

Basori menegaskan bahwa Wartawan itu bukan binatang sircus yang bisa disuruh atraksi dihadapan ribuan penonton dan patuh kepada pawangnya, kepatuhan binatang circus hanya takut tidak diberi makanan, yang artinya pola-pola Diskominfo Lumajang selama ini memperlakukan Perusahaan Pers melalui wartawan yang bertugas di Lumajang dibuat seakan menjadi ketergantungan, dengan dipaksa memenuhi aturan-aturan yang dibuat oleh Diskominfo Lumajang yang terkesan begitu ribet seolah menjadi angin syurga yang begitu menjanjikan, namun pada kenyataannya tidak demikian.

“Selama ini Diskominfo seakan mengultimatum kepada perusahaan pers melalui perwakilannya yang mau bekerja sama dengan Pemkab harus memenuhi segala persyaratan yang seakan menjadi ketentuan, setelah semua terpenuhi masih saja kerjasama itu berbelit dengan alasan tahun politik lah, ini kebijakan Bupati lah, ini kebijakan Wakil Bupati lah, dan lain sebagainya.” Ujar Basori yang juga merupakan Ketua Ikatan Wartawan Lumajang (IWL)

Lebih jauh Basori menjelaskan, jika memang aturan media yang bekerjasama dengan Pemkab menjadi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, lalu untuk apa Perbup dibuat dan kemudian dilakukan pembahasan bersama.

“Kalau yang menjadi acuan adalah kebijakan, lalu untuk apa ada acara Sosialisi pembahasan Perbup segala, itu hanya menghambur-hamburkan uang APBD saja,” Jlentrehnya

Senada dengan Basori, Mujibul Choir yang merupakan Wartawan Harian Pagi Memo Timur Lumajang dan sekaligus Penasehat IWL mempertanyakan yang menjadikan acuan Diskominfo Lumajang untuk menerapkan nominal kerjasama antara media satu dengan media yang lain itu dari mana?.

“Coba dipikir, sama-sama media cetak terbitan tiap hari dan poin dalam pembahasan Perbup poinnya tinggi namun nominal yang diterapkan sangat kecil dan tidak masuk akal, sedangkan media yang memiliki poin rendah malah dapat nominal kerjasama tinggi,” Tanyannya penuh heran.

Choir berpendapat, dalam permasalahan ini dia menduga ada campur tangan permainan politik jahat yang seolah menciptakan situasi dan kondisi agar Wartawan menjadi kontrol sosial yang oposisi terhadap semua kebijakan dan kinerja Bupati Lumajang selama ini.

“Saya merasa, kita saat ini sengaja dibenturkan dengan semua kebijakan dan kinerja Bupati, dan saya berharap teman-teman wartawan harus peka terhadap situasi ini, jangan mudah dibenturkan oleh pihak yang berkepentingan”,Pungkasnya. (nzr/war)