Bangkalan, Wartapos.id – Terkait launching pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku rekening Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan Kamis (20/06/2019) di pendopo agung Pratanu, Jalan Soekarno Hatta no. 35, Bangkalan, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Abdurrahman Tohir, S.Ag menilai peresmian (Launching) yang dilaksanakan tersebut disinyalir berbau kurang sedap.
Abdurrahman Tohir, S.Ag menyampaikan pada awal media bahwa beberapa waktu yang lalu, Komisi D telah mengirimkan surat kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bangkalan, untuk meminta data konkrit, bukan angka namun belum diberikan.
Oleh sebab itu, dirinya akan segera melayangkan somasi kepada dinas sosial (Dinsos) dan Bank BRI yang terlibat dalam penyaluran BPNT tersebut.
“Komisi D akan mengirimkan surat Somasi kepada Dinsos dan BRI. Indikasi bahwa BPNT ini tidak secara ujung – ujung seperti ini. Tetapi, ada beberapa tahapan seperti edukasi dan sosialisasi, sepanjang yang saya tahu, hal tersebut belum dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menduga adanya data fiktif dalam penerimaan dana BPNT tersebut. Hal itu lantaran menurutnya komisi D selaku mitra Dinsos hingga saat ini tidak diberikan data penerima manfaat tersebut.
“Saya mencium bau busuk dalam pelaksanaan program BPNT ini, Kalau angka saya sudah tau sebanyak 93.331 penerima, tapi saat saya minta data penerimanya tidak pernah diberikan. Artinya disini ada permainan data, siapa saja penerimanya dan alamatnya dimana kami selaku komisi dan mitra dinsos kami tidak tau,”paparnya.
Selain itu, Abdurrahman juga meyakini hingga launching BPNT ini, masyarakat penerima tidak diberikan edukasi secara jelas tentang penggunaan kartu kombo tersebut. Padahal dalam buku pedoman BPNT tertulis secara jelas bahwa penerima manfaat harus diedukasi secara jelas.
“Edukasinya kapan, dimana dan apakah edukasi sudah menyeluruh? Tidak jelas. Harusnya, semuanya dimatangkan baru launching,” tambahnya.
Diketahui, program BPNT merupakan bantuan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 93.331. Para KPM ini setiap bulannya akan menerima dana sejumlah Rp 110 ribu melalui kartu combo yang telah diberikan dan bisa ditukarkan beras dan telur melalui E-warung yang telah ditunjuk.
Selain itu, Abdurrahman juga mencium adanya permainan pemasokan beras pada setiap E-warung. Sebab, ia mendapat banyak laporan atas banyaknya pengepul beras yang mencari beras dengan harga murah untuk digunakan sebagai barang tukar di E-warung.
“Saya menerima banyak laporan terkait pengepul yang memasok beras dengan kwalitas rendah dan harga murah untuk masuk ke E-warung,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan adanya kritik ini para pihak yang telah mencari celah untuk mengambil keuntungan agar berhenti. Sebab, bantuan tersebut sebaiknya sampai di masyarakat dengan baik.
“Saya kritik seperti ini agar para oknum tidak terus bermain dengan program pemerintah ini. Ini bantuan harusnya dapat sampai dan dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan,” tutupnya mengakhiri. (San)
