Lumajang Wartapos.id – Sejumlah warga yang tergabung dalam KOPPAS (Komunutas Petani Pantai Selatan) ngeluruk ke Pemkab Lumajang Jawa Timur guna meminta keadilan kepada Bupati, Rabu (21/11/2018).
Menurut Rangga, informan peserta aksi unjuk rasa, mengatakan bahwa ini dilatar belakangi oleh pematokan sepihak yang dilakukan oknum perangkat desa di lahan petani sekitar rawa pesisir pantai wilayah Desa Pandanwangi. Petani juga sering diintimidasi untuk mau menjual lahannya.
Dalam aksi tersebut, KOPPAS mendesak BPN menghentikan pengukuran dan pematokan di tanah sawah rawa di Pandanwangi. Diduga pematokan dilakukan oleh oknum perangkat Desa. Mereka mendesak BPN memegang komitmennya waktu di DPRD, bahwa tidak akan mengeluarkan sertifikat di tanah sengketa sawah rawa Pandanwangi ( 5 September 2018).
Pendemo meminta Bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum Kepala Desa yang sudah menyalahi wewenangnya. Sanksi tersebut sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014, tentang Desa.
Sementara itu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML., berjanji akan segera memanggil Kepala Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, hal itu di sampaikan saat menemui pengunjuk rasa masyarakat KOPPAS (Komunikasi Paguyuban Petani Pesisir Selatan) yang berunjuk rasa di Gazebo Alun-alun utara Kabupaten Lumajang.
“Saya akan segera panggil pak kepala desa, soal investor itu urusan Bupati karena perizinan semua di pemkab”. Ujarnya
Bupati juga akan segera melakukan pendalaman informasi dengan BPN Lumajang.
“Saya juga akan berkordinasi dengan BPN, soal sejarah tanah. Saya akan lakukan pengecekan,” Pungkas Bupati.(nzr/war)
