Surabaya, Wartapos.id – ekonomi warga pasca penutupan Lokalisasi Jarak – Dolly belum menemui titik temu.
Dibangunnya posko pengaduan ujar Cak Amin merupakan wadah bagi warga untuk menyuarakan suara atas opini masyarakat pasca penutupan.
Penagihan janji walikota oleh warga belum juga terealisasi, mereka menuntut kepada pemerintah agar melakukan pemulihan ekonomi diwilayah Dolly-Jarak.
Komunitas Pemuda Independent (KOPI) dan Front Pekerja Lokalisasi menuntut:
1. Seret dan adili pelaku pelanggaran HAM atas perampasan Hak Ekonomi warga Jarak – Dolly.
2. Menuntut Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya untuk tetap profesional dan obyektif.
3. Transparansi anggaran yang diperuntukkan untuk penutupan tempat hiburan di wilayah Dolly – Jarak, pembelian rumah dan tanah untuk taman, dan lapangan futsal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pemakaian uang rakyat
4. Pemulihan ekonomi
5. Menuntut DPRD Kota Surabaya untuk ikut serta terkait penanganan persoalan pemulihan ekonomi, serta mengawasi pemakaian anggaran yang diperuntukkan warga korban penutupan lokalisasi.
6. Meminta untuk menghentikan razia sound system oleh satpol pp kota surabaya.
7. Menolak penangkapan kaum pekerja perempuan, dan menolak kriminalisasi aktivis pejuang hak Jarak – Dolly.
Dalam keterangan para aktivis, mereka juga mengemukakan bahwa
“pemerintah kota lewat konfirmasi terhadap media yang menciptakan opini public, bahwa sudah memberikan dan mengembalikan system perekonomian warga Jarak – Dolly pasca penutupan. Misalnya pabrik sepatu di bekas wisma barbara, kampung batik di Jarak, dan samiler atau bentuk makanan kuliner apapun yang menjadi program pemerintah, khususnya camat dan kelurahan yang tidak pernah maksimal dalam mensejahterakan warganya.” ujar salah satu aktivis. (adms)
