Sidoarjo, Wartapos.id – Program pemerintah yang di terapkan untuk menanggulangi pademi Covid_19 tampaknya mandapat respon negatif dari masyarakat kalangan bawah.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapatkan berbagai macam respon dari kalangan ekonomi menengah kebawah, banyaknya pengurangan tenaga kerja pada perusahaan swasta serta sektor usaha dagang mengakibatkan banyaknya pengangguran, dan hal ini meningkatkan tindak kriminalitas di berbagai daerah.
Tanpa terkecuali hal tersebut terjadi di kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan PSBB pada tanggal 28 April 2020 mendatang menjadikan momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat, bukan tanpa alasan mereka merasa takut dan resah, berkurangnya penghasilan dari sektor usaha kecil serta tingginya angka pengangguran menyebabkan stabilitas ekonomi pada kalangan bawah merosot secara drastis.
Ditemui oleh wartapos, Fatimah (52) pemilik warung kopi menceritakan bahwa selama adanya wabah Covid_19 ini penghasilan warung sangat menurun drastis apalagi akan dilakukan PSBB pada 28 April nanti “terus mau dikemanakan masyarakat kecil ini, jargon dirumah saja hanya berlaku untuk orang kaya dan memiliki simpanan dana, kalau kami untuk dimakan aja kurang apa yang mau disisihkan” ungkapnya di sela sela wawancara.
Disinggung masalah bantuan yang diberikan pemerintah, Fatimah menambahkan bahwa belum ada realisasi dan belum ada pemberitahuan dari pihak Kelurahan Gedang Kecamatan Porong tempat dia tercatat kependudukan.
ditambahkan oleh Barkan (50) seorang tukang becak di pertigaan Gedang mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada bantuan sedikitpun dari pemerintah semenjak adanya wabah Covid_19 ini “kami juga berhak untuk bertahan hidup, kalau tidak bisa membantu maka jangan batasi dan halangi kita bekerja” ungkapnya dengan nada kesal.
“Apakah bantuan yang digelontorkan pemerintah hanya akan menjadi suatu wacana serta hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut, atau bahkan menunggu masyarakat kecil menderita lebih lama kalau perlu sampai mati kelaparan” ungkap Suhartono salah seorang pengunjung warung milik Fatimah.
Pihak pemerintah Kelurahan/Desa dan Kecamatan harusnya bisa meredam polemik yang muncul di kalangan masyarakat bawah tentang informasi terkait bantuan dari pemerintah.
Reporter : toan
