DPRD Nganjuk Gelar Paripurna 14 Progam  Yang menjadi Prioritas KUA PBD – PPAS TA 2022

Penulis
Redaksi
-
Nganjuk, Wartapos..id – Sebanyak 14 program unggulan Kabupaten Nganjuk menjadi prioritas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUAPBD – PPAS ) tahun 2022.

program unggulan tersebut, disebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk, mulai infrastruktur, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, pasar sehat, agropolitan, budaya, responsip gender. ” Sisanya kerjasama Nganjuk dengan daerah daerah yang lain,” kata Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi Selasa (16/11/2021).

Rancangan KUAPBD – PPAS tahun 2022 telah disepakati DPRD Kabupaten Nganjuk bersama Pemkab Nganjuk pada Rapat Paripurna, Senin (15/11/2021) Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, bahwa Pasar Kertosono juga akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di bidang infrastruktur tahun depan.

Dengan langkah awal pengajuan APBD 2022 untuk kelanjutan pembangunan pasar, Selain itu Pemkab juga sudah mengajukan kepada Kementerian PUPR. ” Sehingga nanti Progam yang duluan maka itu yang kita laksanakan. Prinsipnya pasar kertosono  tahun ini harus dikerjakan, tidak boleh mangkrak seperti ini,” tutur Marhaen. Tim Anggaran Eksekutif telah bekerja keras dalam penyusunan RAPBD 2022. Dan pihaknya optimis RAPBD 2022 bisa segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui lalu disahkan. ” Mungkin besok atau lusa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sudah dikirim ke DPRD. Semoga tidak ada kendala dan hambatan,” ujar Plt Bupati Nganjuk.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, A. Md mengatakan, dengan waktu persetujuan molor dua hari maka untuk agenda pembahasan RAPBD tahun 2022 otomatis juga mundur dua hari, “Dengan demikian DPRD telah mengagendakan pengesahan RAPBD menjadi APBD tahun 2022 pada 25 November. Namun otomatis ikut mundur menjadi 27 November 2022,” kata Tatit.

                  Ketua DPRD Nganjuk Menjelaskan dalam pembahasan RAPBD 2022 telah diagendakan oleh Komisi-komisi DPRD selama lima hari. Tahapan berikutnya pembahasan RAPBD 2022 dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD selama tujuh hari, Dengan rancangan tahapan dan waktu yang telah ditentukan tersebut, diharapkan tidak lagi ada penundaan penyampaian RAPBD tahun 2022.

Diakui Tatit, melihat kekuatan APBD Nganjuk tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp 2,4 triliun, diperlukan kecermatan dan kecepatan dalam pembahasan oleh DPRD. Di mana besaran anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk belanja pegawai dan sekitar Rp 1,2 triliun untuk biaya modal, Sehingga pembiayaan pembangunan di Nganjuk harus dilakukan pembahasan lebih detail dan mendalam. Karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat dan pembangunan di Nganjuk.

Lanjut Tatit Untuk itu, kami akan membahas RAPBD 2022 dengan baik sesuai aturan yang ada. Dan kami optimistis sebelum November berakhir RAPBD 2022 sudah bisa disetujui bersama menjadi APBD  TA 2022,” pungkasnya.

Reporter : dprd / Uzi