DPRD Nganjuk Gelar Paripurna Pengesahan dan Penetapan Pansus LKPJ Bupati TA 2020

DPRD Nganjuk Gelar Paripurna Pengesahan dan Penetapan Pansus LKPJ Bupati TA 2020

Nganjuk, Wartapos.id – Paripurna DPRD kabupaten Nganjuk yang telah di putuskan rapat paripurna DPRD Nganjuk tanggal 19 April 2021 No : 173/0782/411.100/2021, perihal perubahan ke-3 agenda kerja DPRD Nganjuk Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nganjuk Tahun Anggaran (TA) 2020, Rapat berisi agenda pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus (pansus), Rabu (21/04/2021).

Bertempat di ruang paripurna DPRD Nganjuk, rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, A.Md. Hadir dari pihak eksekutif, Wakil Bupati DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA mewakili Bupati, H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, MM. Wakil DPRD Nganjuk Ulum Basthomi S.Ag. M.Si juga diikuti puluhan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya. Termasuk para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Nganjuk, dan jajaran lainnya.

Paripurna berisi pembacaan rancangan keputusan DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, Drs. Djoko Wasisto, M. Pd. Dalam rancangan keputusan tersebut ditulis bahwa dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban oleh bupati, maka badan musyawarah (banmus) serta fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Nganjuk perlu melakukan pembahasan LKPj Bupati Nganjuk TA 2020 Maka dibentuklah tim panitia khusus dalam pembahasan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggran 2020, yang ditetapkan dalam putusan DPRD Kabupaten Nganjuk,”.

Bahwa berdasarkan pasal 19 peraturan menteri dalam negeri no 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) harus melaksanakan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ di terima. Telah di sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 dan setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah serta usulan fraksi – fraksi DPRD maka perlu di lakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020. Untuk melaksanakan konsideran hurup a dan hurup b maka perlu di bentuk panitia khusus ( pansus ) pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 yang di tetapkan dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Nganjuk.

Seperti peraturan menteri dalam negeri no 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah ( berita negara republik Indonesia tahun 2015 no 2036 ) sebagaimana di ubah dengan peraturan menteri dalam negeri no 120 tahun 2018 ( berita negara republik Indonesia tahun 2019 no 157. Peraturan menteri dalam negeri no 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ( berita negara republik Indonesia tahun 2020 no 288 ). dan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) Nganjuk no 1 tahun 2020 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah.

Adapun pembentukan susunan pansus pembahasan LKPj Bupati Nganjuk TA 2020, terdiri dari Bashori, S.Sos (Ketua Pansus dari PKB); Anik Rahayu, SE (Wakil Ketua Pansus dari PDIP); Drs. Puji Santoso (Anggota dari PDIP); Trisna Rosita, S,Pd (Anggota dari PDIP); Muhammad Ardhika Argameru (Anggota dari PDIP); M. Nur Zaenuri (Anggota dari PKB); Burhanudin El Arif, S.Ag (Anggota dari PKB); Edi Santoso (Anggota dari Hanura); Hendry Novriyandie , S.H (Anggota dari Hanura); R. Bambang Agus H.W (Anggota dari Gerindra); Suprapto, S.Pd, SH (Anggota dari Gerindra); M. Fauzi Irwana S.E (Anggota dari Demokrat); Eko Wahyu M.D S.Sos (Anggota dari PKS); Karyo Sulistiyono, S.Sos (Anggota dari Golkar); dan Hj. Ratna Wulandari ( Anggota Nasdem- ppp) .

Reporter : Hum / Zi