Lambatnya Proses Pendaftaran Hak, BPN Bangkalan Akan Di Class Action

BANGKALAN, Wartapos.id – Banyaknya keluhan dari para pemegang hak yang mengajukan pendaftaran haknya di kantor ATR BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kantah Bangkalan membuat praktisi hukum buka suara. Hendrayanto, SH Selaku praktisi Hukum dan Advokat dari Kantor Hukum CAKRABUANA, Hendrayanto, SH & Rekan secara tegas menyampaikan dirinya siap melakukan Class Action atas pelayanan pendaftaran hak yang dinilainya lama dan berbiaya tinggi.

“Kita siap ajukan Gugatan Class Action dalam menyikapi permasalahan ini,” tegas Hendrayanto pada Senin (29/06/2020) di tempat kerjanya.

Hendrayanto beralasan, peningkatan pelayanan terutama fokus pada standard waktu pelayanan. “Selama ini, standard waktu pelayanan tidak pernah tersosialisasi dengan baik sehingga orang malas urus sertifikat tanah,” ujar pengacara yang banyak berkiprah dalam penanganan kasus-kasus pertanahan.

Ia mengatakan standard waktu pelayan sudah tertuang dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 dan hal tersebut juga telah di atur dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.”Aturan inilah yang dipertegas agar pelaksanaannya lebih disiplin. Caranya dengan mensosialisasikannya ke masyarakat supaya mereka tahu berapa lamanya dan ikut mengawasi juga,” Sambungnya.

“Jangan persulit masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah, kalau pengurusan pendaftaran saja, pengajuan sertifikat tanah sampai hampir makan waktu satu tahun ini perlu dipertanyakan, ada apa ini…….?,” ujarnya dengan nada heran.

Saat pewarta wartapos menanyakan kepada beberapa orang yang sedang mengurus sertifikat dikantor BPN Bangkalan, sebut saja Bapak Mahfud (nama disamarkan atas permintaan narasumber) asal Kamal yang menceritakan bahwa dirinya mengurus pendaftaran hak tanahnya sudah 1 tahun lebih, karena ketidaktahuan dan lambatnya proses di kantor BPN.

“Dari pendaftaran awal hingga mendapat sps (surat perintah setor) ke bank saja sudah antri dan hampir 3 bulan itupun kalau tidak ada biaya tambahan,”tuturnya dengan nada kecewa.

Dari keluhan-keluhan itulah, pewarta wartapos Bangkalan berniat mengklarifikasi lambatnya pendaftaran hak di ATR/BPN Kantah Bangkalan. Namun, Kepala Kantah Bangkalan, Muh. Yusuf, SH, MH sedang berada di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur menurut Security yang bertugas pada Senin (29/06/2020). Sedangkan Fathur Rahman, Kasubsi pendaftaran hak di H2P (Hubungan Hukum Pertanahan) sejak hari Jum’at (26/06/2020) dan Senin (29/06/2020) sedang disibukkan oleh pengisian BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh petugas kepolisian, sehingga Security meminta pewarta wartapos Bangkalan untuk kembali.

Pewarta : Ahsan
Editor : Samsul Hadi