Tanyakan Tindak Lanjut Laporannya, Kontestan Caleg Lakukan Unjuk Rasa

Kuasa hukum, Ach. Zaini, SH (kiri) dan pelapor, Moh. Mayyis (kanan) saat menunjukkan video pelanggaran pemilu kepada wartawan. Insert : Komisioner Bawaslu, Muhlis, SH, MH

Bangkalan,Wartapos.id – Masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Perduli Keadilan ( KPK ) berkumpul di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu (14/05/2019). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan progres penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu di TPS 09 Desa Kampak Kecamatan Geger, Bangkalan yang diduga salah satu kontestan pemilu (caleg) melakukan kecurangan dengan mencoblos sendiri beberapa kali. Komunitas Peduli Keadilan tersebut mendatangi Kantor Bawaslu dalam rangka menyikapi laporan M. Mayyis Abdullah yang ditangani Oleh Bawaslu terkesan berjalan lamban.

Baca juga : https://www.wartapos.id/2019/05/03/diduga-lakukan-kecurangan-oknum-caleg-pkb-di-laporkan-caleg-pkb-lainnya/

“Sebenarnya KPK awalnya mau demo ke kantor Bawaslu terkait lambatnya proses laporan tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. Namun, karena adanya imbauan dari Polres serta menghormati bulan puasa, akhirnya batal untuk demo dan diputuskan menggelar audiensi saja dengan Bawaslu,” ujar Nurin, salah satu perwakilan KPK.

Terkait hal tersebut, menurut kuasa hukum pelapor, Achmad Zaini, SH dikarenakan belum ada proges penanganan sejak dilaporkan pada April bulan lalu.

“Jangankan hasilnya, sampai saat ini Bawaslu belum bisa mendatangkan terlapor untuk diminta keterangan lebih lanjut. Padahal sudah 20 hari sejak laporan sampai hari ini, Rabu (14/05/2019),” katanya.

Untuk itu, Achmad Zaini, SH meminta kepada Bawaslu agar secepatnya memberikan progres penanganan laporan tindak Pidana Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Muhlis, SH, MH dan Buyung Pambudi, S.Si menjelaskan jika kasus yang dimaksud sampai saat ini masih belum bisa diproses karena belum ada saksi inti yang dihadirkan.

“Saudara pelapor tidak dapat mengahadirkan pelapor saksi inti, yang melihat dan atau merekam kejadian tersebut,” ujar Muhlis.

“Untuk terlapor, Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada terlapor sebanyak 3 (tiga) kali dan minta pendampingan kepada Polsek Geger dalam hal pengiriman surat panggilan tersebut dan sudah diterima. Tapi sampai saat ini terlapor tidak bisa hadir,” lanjut Muhlis.

“Tapi walaupun tidak hadir masih bisa di ambil keputusan, karena Bawaslu dapat menerapkan asas inabsensial atas pem-pidanaan walaupun terlapor tidak hadir,” sambungnya.

Meski demikian, Muhlis berjanji dalam beberapa hari kedepan sudah ada progres penanganan kasus tersebut. “Kami akan gelar rapat dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), apakah lanjut (diterima) atau tidak, kemarin (Selasa (14/05/2019)red.) pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan berhalangan hadir, mudah – mudahan hari ini lengkap.” pungkas Muhlis. (San)