Korban Kehilangan Rumah Pra Peradilankan Polrestabes Surabaya Di Tolak Hakim Manopo

Saat sidang pra peradilan Wirjono terhadap Polrestabes Surabaya berjalan, terlihat Simon Efendi berbicara dengan biro hukum Polrestabes

Surabaya, Wartapos.id – Sidang Pra Peradilan korban penipuan jual Rumah terhadap Polrestabes Surabaya berakhir dengan putusan ditolaknya gugatan Wirjono Koesuma (Aseng) oleh hakim tunggal Yan Manopo di Pengadilan Negeri Surabaya Rabu, (25/7/2018).

Dimana, Alasan Wirjono menggugat Pra Peradilan Polrestabes Surabaya akibat diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh penyidik, Atas laporan aseng terhadap Simon Efendi (Selaku calon pembeli rumah) milik Wirjono sejak tahun 2015.

Pasalnya, rumah milik Aseng yang belum di lunasi Simon Efendi,
Namun 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) dan 2 (Dua) Surat Pethok D justru sudah dibalik nama dari nama Wirjono menjadi simon, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya 2, Di duga tanpa dilengkapi dengan persyaratan seperti yang tertuang pada peraturan BPN yaitu SPPT pajak, dan sebagainya.

Sesuai yang diakui Simon Efendi ketika di konfirmasi oleh awak media ini di pengadilan negeri surabaya sebelumnya, ketika selesai bertemu dengan panitera di lantai 3 beberapa waktu lalu mengakui kalau dirinya belum melunasi karena SPPT pajak belum dilengkapi.

“Ya saya belum melunasinya karena Wirjono belum melengkapi SPPT nya,” beber simon.

Namun saat itu simon ketika kembali di tanya soal balik nama sertipikat mengapa bisa dilakukan, jika belum ada SPPT dan lainnya, Simon pun terlihat diam dan tidak mau menjawab serta terburu buru bergegas keluar pengadilan.

Selain itu juga pembelian dan proses balik namapun diduga tidak sesuai kesepakatan dalam pernyataan Simon yang bermaterai. serta ikatan jual beli dalam PPJB yang telah di buat Notaris Devi Chrisnawati, pada pasal 2 yakni,

“Apabila pihak kedua (dalam hal ini Simon) tidak melunasi tepat pada waktunya maka uang yang telah diberikan kepada pihak pertama (Wirjono) akan hangus dianggap sebagai denda penalty”

Dimana, dalam perjanjian tersebut Wirjono sudah memberikan tenggang waktu 8 bulan lamanya untuk dilunasi, akan tetapi dalam perjanjian sejak 23- January-2015 dinyatakan Simon hingga 23-September-2015 ternyata tidak ditepati, sehingga karena lebih dari 8 bulan Wirjono pun mengirim somasi ke Simon maupun notaris untuk pembatalan (Surat saling tidak percaya) seperti yang tertuang dalam PPJB.

Singkat cerita, Simon saat awal buat perjanjian baru dengan harga jual beli rumah senilai 1.183 Miliar, baru membayar 195 juta (Sebagai uang muka), lalu sisanya 868 juta yang di bayar kan simon pada 23-November-2015 (Lebih dari 2 bulan pada perjanjian akhir di bulan September-2015) selanjutnya keesokan harinya tanggal 24-November-2015 Wirjono pun mengembalikan uang sejumlah 868 juta ke rekening simon karena dianggap tidak sesuai perjanjian di PPJB maupun pernyataan simon.

Kendati demikian masih ada kekurangan pembayaran dari total 1.183 Miliar, Namun Simon saat itu niat membayar 868 juta tersebut, setelah Wirjono melaporkan ke Polda Jatim dengan pelimpahan ke Polrestabes Surabaya atas laporan Dugaan penipuan.

Ironisnya, diduga saat itu meskipun belum ada pelunasan serta waktu dalam 8 bulan sertipikat rumah milik wirjono yang awal nya di serahkan ke Devi, namun sudah berbalik nama menjadi Simon Efendi sesuai beberapa data pada formulir permohonan yang di peroleh.

Selain itu, Rumah milik Wirjono (Aseng) yang kini juga sudah dikuasai oleh Simon dengan mengontrakkan ke pihak lain, kendati proses pengalihan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya 2, Di duga tanpa dilengkapi dengan persyaratan seperti yang tertuang pada peraturan BPN yaitu SPPT pajak, dan AJB sebagai syarat mutlak.

Seperti diketahui, dalam transkrip rekaman milik Wirjono hasil pembicaraan antara Wirjono dan Devi (Notaris) maupun pegawai notaris menyebutkan bahwa sertipikat tidak akan diserahkan ke Simon maupun dibalik nama jika belum ada pelunasan.

Sebelumnya, Devi juga sempat hendak dikonfirmasi dikantornya untuk klarifikasi permasalahan yang dialami Wirjono, namun beberapa kali belum berhasil mau menemui , dan hanya menjawab melalui pesan What’s App di nomor 0812-3512-xxx hanya menjawab.

“Semua sudah sesuai prosedur hukum”. kata Devi singkat.

Untuk diketahui, sebelumnya Wirjono sudah mengadukan permasalahannya terhadap notaris devi ke majelis kehormatan notaris (Pengawas Notaris) dan ikatan notaris baik tingkat kota Surabaya dan wilayah jatim jalan Kayun (Kantor Kanwil Menkum Ham) hingga kantor pusat di Jakarta, namun diduga belum ada tindakan tegas meskipun wirjono sudah melampirkan semua data data yang ada beserta rekaman.

Akibat ditolaknya gugatan praperadilan Wirjono oleh majelis hakim tunggal Yan Manopo, Wirjono merasa kecewa dan menganggap putusan hakim tidak adil, sehingga Wirjono berencana mengadukan putusan tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung di Jakarta, serta ke Mabes Polri melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas).

” Saya sangat kecewa dengan putusan hakim Manopo, masak rumah saya belum di lunasi koq bisanya sertipikat dibalik nama juga rumah dikontrakkan ke orang, tapi Simon dan devi saya laporkan malah dihentikan penyidikannya, dimana keadilan ini sudah jelas saya yang dirugikan dan saya akan adukan ke mahkamah agung juga mabes polri.” kesal wirjono setelah selesai sidang putusan.

Perlu diketahui, setiap sidang pra peradilan berjalan Simon terlihat sering datang dan hadir di ruang sidang, kendati yang berperkara saat itu antara Wirjono dan biro hukum Polrestabes Surabaya, selain itu juga Simon berapa kali terlihat mondar mandir diduga tujuan ke lantai 3 ruangan panitera naik melalui tangga, namun belum diketahui maksud tujuan sebenarnya.

Sampai berita ini diturunkan, sayangnya ketua pengadilan negeri Surabaya Sujatmiko, belum berhasil di temui terkait konfirmasi putusan hakim Yan Manopo.(JS)