Ujian Tulis Perangkat Desa Balonggebang Di Duga ada Kecurangangan
Nganjuk, Wartapos.id Bukan isapan jempol berhembus kabar dari masyarakat luas kecurangan ujian test pengisian perangkat Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, semakin kencang diperbincangkan dimasyarakat Balonggebang, diikuti dari 10 peserta untuk merebutkan jabatan kasun Balonggebang dan peserta merebutkan kasun Kwedegan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak mau disebutkan namanya mensinyalir ada indikasi kecurangan dalam ujian perangkat desa ada indikasi Desa Balonggebang bermain curang dalam test pengisian perangkat desa berupa kebocoran soal, ketua BPD sangat kecewa atas ulah kepala Desa Balongggebang Muharto yang tidak obyektif dalam ujian test tulis perangkat desa Balonggebang, saya sudah melapor kejadian ini kepolres Nganjuk dan kejaksaan masyarakat yang jelas ini ada permainan orang dalam antara kades, Ketua panitia dan pihak kecamatan, saya sangat menyayangkan dan protes keras jual beli jabatan yang ada di desa Balonggebang “tutur ketua BPD Desa Balonggebang”.
Terpisah ditemui dikediaman Yulianto anaknya yang ikut juga merebutkan kasun Balonggebang atas nama Eli Tiantini sangat kecewa ada kecurangan dan permainan didalam ujian tulis perangkat desa Balonggebang nilai di atas sudah kelihatan dan tidak wajar nilainya melonjak diatas rata-rata dari peserta yang lain saya sangat kecewa mas, terhadap kades Muharto dan ketua Panitia, yang tidak transparan dalam rekrutmen ujian tulis perangkat Desa Balonggebang.
Menurut gundi Sintara dalam konteks ujian perangkat desa saat ini masih sulit menghilangkan prasangka buruk, meskipun tidak semua desa berbuat curang, perbub No 34 tahun 2016 yang menjadi dasar hukum terdapat beberapa kelemahan yang seharusnya dibenahi dulu, misalnya kelahirannya mendahului permendagri No. 67 tahun 2017 dan secara subtansif belum memiliki semangat fairplay, prediksi saya masih akan terulang pola lama yang dipakai desa dan kecamatan bedanya kekuasaan kades akan diambil oleh camat karena untuk pengangkatan perlu rekomendasi camat, tapi jika permainan tidak rapi, resikonya terlalu tinggi karena kondisi Nganjuk masih menjadi incaran penegak hukum. (Zi).
