Penguatan Pengawasan pada UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kewenangan DKP Jatim dalam Undang-Undang 23 / 2014

Wartapos, Surabaya

Kewenangan pengelolaan laut dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan mulai dari 0 sampai 12 Mil laut merupakan kewenangan provinsi, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. “Pengawasan disini menyangkut wilayah pesisir dan konservasi,” dikutip dari dkp.jatimprov.go.id.
Dengan demikian, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur kini menguatkan kegiatan pengawasan bersama TNI-AL dan Polair yang tergabung dalam Poskamladu ( Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu ). Untuk itu, diperlukan fasilitas/sarana berupa armada kapal pengawasan untuk bisa menjangkau wilayah sampai 12 mil laut sehingga, diharapkan pelanggaran atau tindak pidana perikanan maupun konflik nelayan dapat di minimalisir.

 Kapal Speed Boat yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan para nelayan.
Kapal Speed Boat yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan para nelayan.

Selama ini, dalam rilisnya, kegiatan pengawasan telah difasilitasi dengan alat transportasi dan akomodasi yang memadai. Namun, masih ada sedikit kendala mengenai alat transportasi dalam pengawasan jarak jauh. “Saat ini sudah tersedia sebanyak 15 speed boat yang berada di 15 Poskamladu, akan tetapi diperlukan speed boat dengan ukuran yang lebih besar sehingga bisa menjangkau sampai 12 mil laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tulis dkp.
Untuk itu, penambahan jumlah kapal pengawasan di UPT pelabuhan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sangat diperlukan. Pasalnya, transportasi kapal pengawasan di UPT yang merupakan ujung tombak dari DKP Jatim untuk didaerah. Hal ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan didaerah. “Pengawasan terhadap ekosistem perairan juga patut dijaga termasuk mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain,” dikutip dkp jatimprov.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan akan tetap bersinergi dengan DKP Kabupaten/Kota, Pokmaswas serta Poskamladu dimasing-masing daerah.
Secara prosedur, UPT pelabuhan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan di Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis, DKP Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 9 daerah yang saat ini dalam pengawasan ruang lingkup pemerintah DKP Provinsi Jawa Timur yaitu, Mayangan di Kota Probolinggo, Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Tamperan di Kabupaten Pacitan, Bulu di Kabupaten Tuban, Bawean di Kabupaten Gresik, Pasongsongan di Kabupaten Sumenep, Pondokdadap di Kabupaten Malang, Puger di Kabupaten Jember dan Popoh di Kabupaten Tulungagung. (Dre)