Toko Ban Tjie Tong Tetap Buka Pasca Digrebek BPOM, Akibat Sidang Sering Tunda Ketua PN Kaget

Toko obat tetap buka pasca ditemukannya obat tanpa ijin edar oleh balai pom surabaya/Doc Foto : Jhon Saragih

Wartapos.id – Surabaya
Belum lama terjadi penyitaan ribuan obat ilegal dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Minuman (BBPOM) Surabaya, di Toko Obat BanTjieTong Jalan Jagalan No 16, Surabaya dengan menjadikan pemiliknya bernama Tjandra Sanjaya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Namun, Kendati toko obat ban tjie tong yang kedapatan melakukan penjualan obat ilegal tanpa ijin edar dari balai pom, Toko obat tersebut tampak tetap saja buka dan aktif seperti biasa untuk menjual obat obatan import dari china, Meski obat ilegal yang disita balai pom disinyalir dapat menyebabkan kematian (Daftar obat yang dilarang BPOM seperti pada berita wartapos sebelumnya).

Sehingga dalam hal ini diduga kuat terdapat keistimewaan pada toko obat tersebut, Demikian halnya dengan toko obat disekitarnya yang juga sama kebanyakan mendatangkan obat import dari negeri tirai bambu belum dapat dipastikan apakah luput dari pengedaran obat terlarang.

Foto tengah, Pejabat Kabid Pemeriksaan dari BPOM Dra Endah Setiawati,A.pd didampingi Siti Amanah selaku kasi Inspeksi dan kiri,
Yuli selaku staf/Doc foto : Jhon Saragih

Untuk mendapatkan informasi sebenarnya terkait penyitaan obat obatan tanpa ijin edar, Akhirnya pihak BPOM berhasil dikonfirmasi yaitu bertemu dengan Kepala Bidang Pemeriksaan Dra,Endah Setiawati yang didampingi Siti Amanah dan Yuli, Selanjutnya pihak bpom pun mejelaskan, Terkait pemilik toko obat sebelumnya sudah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pom sendiri, Juga daftar hasil penyitaan segala obat ilegal atau berbahaya dapat dilihat di website balai pom yaitu www.pom.go.id,

“Saat itu tim dari balai pom tahun 2018 ketika melakukan penyitaan atas informasi dari masyarakat terhadap toko bantjietong banyak ditemui obat obatan yang tanpa ijin edar, juga setelah itu penyidik telah memeriksa dan selanjutnya diserahkan berkasnya ke kejaksaan tinggi jawa timur sehingga menjadi P21.” kata pejabat bpom.

Selanjutnya, Pihak BPOM juga menjelaskan lebih jauh terkait pengawasan terhadap obat obatan dan makanan minuman bahwa bpom selalu aktif mengontrol,

“Jika setiap Distributor akan melakukan import barang seperti obat obatan makanan dan minuman dari luar negeri pihak distributor selaku importir harus minta rekom dari bpom, sehingga seperti contoh hal posisi pada Pre Market yaitu artinya pengawasan sebelum produk diedarkan dipasaran atau toko toko dan minimarket, Lalu untuk Pos market sendiri yang artinya setelah produk berada posisi di toko dan minimarket dan beredar namun BPOM tetap mengawasi.”tambahnya.

Sebagai bentuk informasi BPOM terhadap konsumen dalam hal masyarakat sebagai berikut sebagian contoh daftar nama obat dari toko obat bantjietong yang berhasil disita yaitu pada tanggal 18 April 2018 lalu, Pihak petugas Balai Besar POM di Surabaya setelah melakukan pemeriksaan ditemukannya Obat Tradisional, Tanpa Izin Edar.

“Berupa Ginseng Kian Pi Pill, Keong, Janghik Cegek gambar tulip ungu, Salep Budha, Chong Cou Hou Zho Cugh Pill, Snake it Pill, Seven Leave Ginsneg, Jianbu Hugian Wan, Renshen Huo Lou Dan, Jiang Chen Yi Suan Wan gambar bunga, Jiang Chen Yi Suan Wan, Mei Li An Chang Wan, Wepon, Ching Chaw Tan, Dihon, Lin Che Tan, Tu Tjong Ling Ce Tang, “999”, Pee Pa Wan, Yong Yak 10, Tong Mai Dan, Pi Kang Shuang, Sea Coconut Brand, Yu Ciang Tang, Compound Danshen Dripping Pills, Fatloss Jimpness Beauty, Samyun Wan, Greenco Slim, Vita Albumin, Mediabetea, Fujiyama, Cik Yen Kao SMIC, Serbuk tanpa label, Kapsul Tokek.” sumber dakwaan jaksa.

Pakai kopiah kiri, Ketua PN surabaya nursyam saat didampingi humas juga hakim Sigit Sutriono ketika selesai acara tanda tangan zona integritas wbk dan wbbm di pn seperti pada tulisan spanduk dibelakang/Doc foto : Jhon Saragih

Terpisah, Ketika awak media meminta pendapat dari Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) yakni Sahid Sutomo mengomentari terkait adanya toko obat yang mengedarkan obat obatan tanpa ijin edar,

“Itu sudah melangggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) yg menegaskan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Jo. Pasal 62, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2Miliar.”kata ketua YLPK.

Sahid juga menambahkan tentang informasi terhadap masyarakat.

“Jika BPOM tidak transparan karena kasus ini termasuk informasi publik yang wajib dibuka pada publik, maka sikap BPOM dapat dikualifikasikan melangggar uu keterbukaan informasi publik dan BPOM bisa diancam dengan ancaman pidana jika tidak terbuka,
Seharusnya BPOM berterima kasih dengan media karena bisa mempublikasikan nama barang dan kandungannya yang tidak sehat jika dikonsumsi konsumen bukan sebaliknya.”tegas sahid yang dikenal selalu mendampingi masalah konsumen.

Lebih lanjut konfirmasi secara terpisah, sehubungan dengan komentar dari jaksa kejati M Nizar sebelumnya saat dikonfirmasi, diduga terkesan lempar batu sembunyi tangan, Bahwa terkait proses sidang yang selalu ditunda dikatakan jaksa karena atas permintaan pengacara terdakwa, dan berbeda kali ini saat Yafet selaku pengacara berhasil dimintai komentarnya oleh awak media dan mengatakan, jika soal sidang ditunda itu terserah apa kata jaksa, juga terkait terdakwa tidak ditahan, kendati pasal yang didakwa jaksa terhadap terdakwa yaitu melanggar undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diduga ancaman pidananya 15 tahun penjara, yafet mengungkapkan terdakwa tidak ditahan karena ada penetapan (Dari Hakim),

“Soal sidang ditunda itu terserah jaksa, dan terkait terdakwa tidak ditahan ada penetapannya.” beber pengacara terdakwa.

Sebelumnya juga terkait proses persidangan yang berjalan terhadap terdakwa Tjandra Sanjaya, Saat dikonfirmasi akibat selalu ditunda dan diduga tidak sejalan dengan Fakta Integritas WBK dan WBBM yang belum lama ini ditanda tangani bersama Forpimda surabaya, lalu ketua Pengadilan Negeri (PN)Surabaya Nursyam,SH,MH menanggapinya,

“Perkara yang mana bos, siapa Majelis Hakimnya (MH) biar bisa saya klarifikasi ke yang bersangkutan, Dan No perkara nya bos, untuk tau mh dan pp hrs pakai username.”tanya ketua PN terlihat geram.(JS)