Diduga Terlibat Pungli, 7 Pejabat Pemkab Lumajang Dicopot Dari Jabatannya

Bupati Lumajang saat ditemui sejumlah awak media di lobi Pemkab Lumajang

Lumajang Wartapos.id – Terkait adanya temuan pungli kenaikan pangkat pada ratusan aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan kabupaten Lumajang hingga menyeret sejumlah pejabat dan berbuntut pecopotan dari jabatannya.

Bupati Lumajang H Thoriqul Haq MML, mengatakan pada sejumlah awak media, Kamis (6/12/2018) di lobi kantor bupati. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki tugas untuk mengatur mengenai proses kenaikan pangkat PNS/ASN.

“Teman-teman yang berproses untuk kenaikan pangkat atau golongan ini adalah tugas pokok fungsi BKD, dan tugas itu diatur. Kalau itu tugasnya, lalu melakukan ketentuan diluar tugas, harus ada ketegasan (ditindak tegas, red),” ujarnya.

Bupati menyampaikan, salah satu pejabat yang harus dibebas tugaskan yakni Kepala Dinas badan kepegawaian Daerah (BKD)  Kabupaten Lumajang, Nur Wahid. Sementara keenam pejabat lain masih dalam tahap penyelidikan.

Bupati menjelaskan, Pada prinsipnya pihaknya mengikuti rekomendasi – rekomendasi yang di keluarkan oleh inspektorat, temuannya antara lain ada pungutan yang diluar ketentuan ketika ada pelaksanaan proses peningkatan golongan atau pangkat yang memang itu adalah tugas dan fungsinya BKD dalam mempersiapkan administrasinya. Pungutan – pungutan yang tidak semestinya itulah yang kemarin di lakukan pemeriksaan oleh inspektorat

“Saya masih terus mendalami, dari administrasi Misalnya akan kami dalami sehingga peluang – peluang untuk melakukan tindaklanjut itu masih dalam analisa di internal, yang kita periksa dalam proses pengurusan peningkatan golongan atau pangkat tahun 2017 – 2018, sanksinya beda – beda tidak semua dicopot, tapi yang pasti ada 7 yang kita berikan hukuman itu, hukuman disiplin dalam rangka melakukan rasa keadilan terhadap teman – teman di ASN”. Ungkapnya.

“Posisinya bukan memberi tapi posisinya diminta, jadi pungutan itu dilakukan secara institusional jadi bukan memberi, tapi yang sekian waktu menjadi prioritas pemeriksaan inspektorat adalah adanya pungutan yang akibatnya menjadi bagian dari pengurusan administratif yang seharusnya itu menjadi tugas pokok dan fungsinya BKD, saya masih dalami lagi hasil pemeriksaan” Pungkasnya

Dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, Inspektorat menemukan lebih dari 300 PNS/ASN yang ditarik pungutan liar oleh pejabat BKD, Dalam proses  kenaikan pangkat tersebut yang Total nilainya hingga mencapai ratusan juta rupiah. (nzr/war)